Mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas industi dan pembangunan Memastikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan lingkunagan Menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman bagi masyarakat Mendukung pembangunan berkelanjutan
Apa Saja Manfaat Perizinan Lingkungan? Read More »
Untuk mendapatkan perizinan lingkungan, dokumen yang diperlukan bervariasi tergantung pada jenis dan skala kegiatan usaha, tetapi umumnya meliputi: dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) atau SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) yang sesuai, Izin lingkungan, serta dokumen pendukung lainnya seperti profil
Apa Saja Dokumen yang Diperlukan Untuk Mendapatkan Perizinan Lingkungan? Read More »
AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan): AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL wajib dimiliki oleh usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan, seperti pembangunan pabrik besar, pertambangan, pembangunan jalan tol, dan lain-lain. UKL-UPL
Jenis Perizinan Lingkungan di Indonesia Read More »
Kesulitan Keuangan (Financial Distress): Ini adalah alasan utama dan paling umum. Debitur mengalami kesulitan membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti penurunan pendapatan, kerugian operasional, biaya yang meningkat, atau manajemen keuangan yang buruk. Krisis Ekonomi atau Industri: Perubahan dalam kondisi ekonomi makro atau kondisi industri tertentu dapat berdampak
Apa Saja Alasan Umum yang Menyebabkan Terjadinya PKPU? Read More »
Hukum properti di Indonesia adalah serangkaian aturan yang mengatur pengendalian atas tanah dan/atau bangunan, termasuk jual beli dan sewa menyewa. Ada 14 undang-undang yang mengatur hukum properti di Indonesia, termasuk peraturan pemerintah (Perpu), peraturan daerah (Perda), dan peraturan menteri (Permen). Undang-undang tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 4 Tahun 1996, UU No.
Apa Saja Undang-Undang yang Mengatur Hukum Properti? Read More »
Real estate adalah benda fisik berwujud yang dapat dilihat dan disentuh, bersama-sama dengan segala sesuatu yang didirikan pada tanah yang bersangkutan, di atas atau di bawah tanah. Dirumuskan sebagai tanah secara fisik dan benda yang dibangun oleh manusia yang menjadi satu kesatuan dengan tanahnya.
Apa Itu Real Estate? Read More »
Properti Rill (Real Property) Real property adalah hak subjek hukum untuk memiliki/menguasai tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya. Real Property juga didefinisikan sebagai the interest, benefits, and Srights inherent in the ownership of real estate. Dengan kata lain, real property adalah kepentingan dan hak-hak yang menyangkut kepemilikan tanah, bangunan, dan perbaikan yang menyatuterhadapnya. Jadi
Menurut KBBI, pengertian properti adalah harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan. Pengertian properti adalah hak untuk memiliki sebidang tanah dan memanfaatkan apa saja yang ada di atasnya. Mengutip Buku Hukum Properti yang ditulis Dhaniswara K. Harjono, properti merupakan bangunan berkonstruksi horizontal
Apa Pengertian dari Properti? Read More »
Hukum properti adalah serangkaian aturan yang mengatur pengendalian atas tanah dan/atau bangunan, termasuk hak kepemilikan, penggunaan, dan transaksi properti. Hukum ini mengatur hak dan kewajiban pemilik properti, baik dalam transaksi jual-beli maupun sewa-menyewa. Di Indonesia, hukum properti mencakup berbagai aspek kepemilikan, mulai dari kepastian objek, subjek, hingga dasar hukum kepemilikannya. Sumber hukum properti di Indonesia
Apa Itu Hukum Properti? Read More »
Disertasi hukum adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa S3 sebagai tugas akhir untuk meraih gelar doktor. Disertasi ini merupakan hasil studi dan/atau penelitian mendalam secara mandiri, yang berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru terhadap masalah yang belum diketahui jawabannya. Penelitian disertasi hukum berbeda dengan penelitian sosial empiris, karena selalu
Apa Itu Disertasi Hukum? Read More »
