Blog

Hukum properti di Indonesia adalah serangkaian aturan yang mengatur pengendalian atas tanah dan/atau bangunan, termasuk jual beli dan sewa menyewa. Ada 14 undang-undang yang mengatur hukum properti di Indonesia, termasuk peraturan pemerintah (Perpu), peraturan daerah (Perda), dan peraturan menteri (Permen). Undang-undang tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 4 Tahun 1996, UU No.

Properti Rill (Real Property) Real property adalah hak subjek hukum untuk memiliki/menguasai tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya. Real Property juga didefinisikan sebagai the interest, benefits, and Srights inherent in the ownership of real estate. Dengan kata lain, real property adalah kepentingan dan hak-hak yang menyangkut kepemilikan tanah, bangunan, dan perbaikan yang menyatuterhadapnya. Jadi

Menurut KBBI, pengertian properti adalah harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan. Pengertian properti adalah hak untuk memiliki sebidang tanah dan memanfaatkan apa saja yang ada di atasnya. Mengutip Buku Hukum Properti yang ditulis Dhaniswara K. Harjono, properti merupakan bangunan berkonstruksi horizontal

Hukum properti adalah serangkaian aturan yang mengatur pengendalian atas tanah dan/atau bangunan, termasuk hak kepemilikan, penggunaan, dan transaksi properti. Hukum ini mengatur hak dan kewajiban pemilik properti, baik dalam transaksi jual-beli maupun sewa-menyewa. Di Indonesia, hukum properti mencakup berbagai aspek kepemilikan, mulai dari kepastian objek, subjek, hingga dasar hukum kepemilikannya. Sumber hukum properti di Indonesia